Terbanglah Lebih Tinggi

Karena teman2 sekelas pada rame ngegosipin soal siapa bakal calon Kepala BPMIGAS terbaru (yang info nya ternyata 100% akurat, hehe) plus isu2 lanjutan tentang pergeseran beberapa pos penting di negeri ini – termasuk Menteri ESDM, Gubernur BI, Dirjen Migas, Kepala DEN, dan Menko EKUIN; obrolan pun menyentuh soal cost recovery, yang diduga banyak orang menyebabkan terpentalnya pejabat lama. Yahh, tentunya di luar isu2 lain yang lebih politis sifatnya, dan tentunya nggak bisa gue share di sini ya? Hehe..

Karenanya mudah sekali ditarik kesimpulan lanjutan bahwa, dengan naiknya pejabat baru, maka skema cost recovery tsb akan makin diperketat. Apalagi dengan makin ributnya anggota Parlemen atas besarnya beban yang musti ditanggung Pemerintah (dan rakyat ini) terutama berbanding lurus dengan (malah) semakin menurun nya tingkat produksi oil & gas di negeri ini.

Cost Recovery itu sendiri (CMIIW) secara singkat dapat diartikan sebagai biaya investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan oil & gas dalam mengembangkan suatu proyek hingga berhasil mencapai tahap produksi (baca: minyaknya ngalir, coy!), yang kemudian akan diganti Pemerintah. Skema cost recovery mencakup Capex alias belanja modal serta Opex yang mencakup biaya operasi; termasuk gaji pegawai oil & gas company, privilege yang diterima, anggaran comdev, dsb.

Pendapat yang banyak beredar lantas adalah justru pengetatan cost recovery dilihat sebagai upaya pemangkasan privilege yang diterima, atas nama asas keadilan. Wong Negara lagi susah kok, ini malah ada orang2 oil & gas company yang berleha-leha mewah2an; pake uang rakyat pulak!

Mungkin. But there's always two sides of the story.

Memang kalau dilihat secara simple, jadinya akan berkesan bahwa dengan privillege yang dimilikinya, betapa negara (dan rakyat) negara ini akan sangat dirugikan oleh ketentuan semacam itu.

But sure we have to see it on an apple to apple comparison, no?

Privilege tersebut 'kan diberikan dalam konteks dan beberapa pertimbangan tertentu, yang lantas menjadikannya bukan hanya pantas; tetapi juga bahkan legal -- tentunya sepanjang masih mengikuti koridor yang berlaku. Yeah, di sini lah peran  Government Audit nyata terlihat.

Kalau kita ngeliat secara sederhana, seolah yang diributkan hanyalah soal fasilitas natura (baca: "kenikmatan tambahan") yang diperuntukkan bagi pegawai2 oil & gas. Akan tetapi secara agregat, hal tersebut juga mencakup berbagai bentuk lain, yang sebenarnya dan pada akhirnya malahan menjadi pendukung dan bagian dan tak terpisahkan dari operasi oil & gas. Yaitu "community development". 

Sementara Comdev sendiri kalau dilihat secara gampang pasti akan menimbulkan pertanyaan; uangnya pemerintah juga kok, ngapain sih musti disalurkan melalui oil & gas company, untuk lantas mereka yang dapat nama? Hhehe..

Padahal kan nggak juga. Oil & gas company di sini cuma menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menjamin going concern nya proyek yang, milik pemerintah juga. Beberapa contoh ekstrim misalnya terjadiya pemblokiran atas kompleks sebuah oil & gas company di bilangan Dumai, Riau. Atau cerita dari beberapa teman tentang penerobosan oleh anggota GAM pada proyek lain di bilangan Aceh; bahkan hingga berwujud penculikan salah satu direksi nya. Atau ancaman pemutusan pipa minyak yang dialami sebuah perusahaan lain di daerah Sumatra Selatan. Dan masih banyak lagi.

Boleh dibilang comdev ini merupakan semacam collateral lah untuk itu. Jangan sampe misalnya, terjadi kecemburuan2 sosial melihat kemajuan yang merambah ke tengah hutan (emang susah punya proyek on shore, hiks) yang lantas menyedot kekayaan bumi setempat, untuk kemudian membawanya keluar. Pasti mereka akan berpikir akan perlunya semacam kompensasi. Terlepas dari fakta  pantas atau tidak pantas, berhak atau tidak berhak  (misal: menyandera truk2  oil & gas company agar mau memenuhi tuntutan mereka supaya bisa diterima bekerja; padahal kompetensi maupun kapabilitasnya aseli nggak sesuai. Duhh

Dan yah, biasanya juga mintanya nggak akan aneh2 kok. Kalaupun ada yang aneh, biasanya yang minta begitu tuh malah bos2 nya, alias para kepala daerah yang mendapat euforia baru bernama; otonomi daerah. Atau pernah tuh, ada pasangannya Presiden berkuasa saat itu, yang dengan entengnya, bahkan tanpa perintah tertulis, apalagi persetujuan Parlemen; memaksa oil & gas company untuk ikutan menanggung biaya pelaksanaan PON (Pekan Olahraga Nasional) setempat. Ya pantas ribut lah semua orang, gue juga ghedek banget ngeliatnya; pengen gue toyor deh! Hhehe..

Sama satu lagi yang bikin sebal; orang2 tertentu yang memanfaatkan proyek2 comdev demi kepentingan dan/atau keuntungan pribadi. Apa pant*t nya nggak berasa panas ya, atau perutnya terasa kembung; makan uang yang harusnya dialokasikan untuk rakyat? Atau bahkan untuk sumbangan bencana alam, seperti tsunami, misalnya? Oh, Indonesia.. *geleng2 kepala.

Itupun semua hal yang diributkan di atas baru mencakup masalah Opex, sementara jangan lupa; masih ada masalah Capex yang merupakan komponen yang cukup besar di dalam cost recovery. Capex di sini mencakup belanja barang yang akan digunakan dalam operasi oil & gas.

Sehingga kalaupun pemerintah dan Parlemen yang mengatasnamakan rakyat (ah, masa iya demi rakyat?*grin) mau memperketat skema cost recovery, sebaiknya mereka tidak melupakan momok yang lebih besar; yaitu soal perencanaan/ planning dan budgeting. Buruknya perencanaan sepertinya sudah menjadi wabah yang akut pada semua orang di negeri ini. Padahal kita semua tahu bahwa perencanaan yang baik akan menentukan tujuan yang pasti, menjamin pelaksanaan yang handal, dan terutama, penggunaan anggaran yang efisien. Atau barangkali ada yang tidak setuju?

  
Jakarta, Apr 12, 2008
Lagi belajar buat final test pagi ini
at 06.26 am

PS:
Photo courtesy TLT, Mar 25, 2008;
was taken blurred on purpose

 
Disclaimer:
Tulisan di atas semata merupakan pandangan pribadi penulis yang dibuat untuk kepentingan diskusi pada sebuah mailing list, dan tidak mencerminkan pandangan organisasi tempat penulis bekerja maupun bersekolah.