Can hardly write in more complete terms and better language. Do you share the same concern about our new Jakarta governor and, especially, his potential and upcoming effort to make our beloved Jakarta become a better place to be lived in? Please.
---------
Surat Terbuka untuk Gubernur Foke
Tulus Abadi - Sabtu, 20 Oktober 2007
selengkapnya, klik di sini
Eric Penalosa, mantan Wali Kota Bogota, Kolombia, dalam sebuah seminar di Jakarta, melontarkan kritik keras soal kondisi Kota Jakarta. Menurut dia, Jakarta tak ubahnya sebuah kota yang sakit. Kondisi itu bukan karena Jakarta sedang dilanda wabah demam berdarah atau flu burung, melainkan karena Jakarta terlalu banyak dipenuhi mal dan pusat belanja. Sebaliknya, di Jakarta sangat minim tempat yang bisa dijadikan publik untuk berkumpul secara bebas (public space).
Fakta ini sungguh paradoks, karena bagi mantan gubernur Sutiyoso, banyaknya mal dan pusat belanja justru diklaim sebagai sebuah prestasi yang membanggakan dalam membangun Jakarta sebagai kota supermodern. Target Sutiyoso, Jakarta harus memiliki 200 mal dan pusat belanja, sebagaimana di negeri jiran, Singapura.
Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan Sutiyoso yang berkiblat ke Singapura untuk urusan mal dan pusat belanja. Tapi seharusnya Sutiyoso tidak hanya mengadopsi sisi komersial dari negeri kecil itu. Sebab, selain marak mal dan pusat belanja, Singapura mengembangkan public space secara proporsional. Ini yang tidak diadopsi oleh Sutiyoso.
Relevan dengan situasi tersebut, Fauzi Bowo (Foke), yang baru saja dilantik menjadi orang nomor wahid di Jakarta, menetapkan menyembuhkan penyakit kronis Kota Jakarta sebagai agenda utama. Pasalnya, senapas dengan Eric Penalosa, yang sukses menjadikan Bogota sebagai kota manusiawi (human city) berkat kepemimpinan politik (political leadership) yang kuat, yaitu setelah mengantongi kemenangan 60 persen suara via pemilihan umum langsung. Dengan modal politik inilah Penalosa mendapat kepercayaan dan dukungan publik untuk membongkar ulang tata kotanya. Analog dengan Penalosa, kini modal politik itu juga dimiliki oleh Fauzi Bowo, setelah meraup suara 57,78 persen suara dalam pemilihan kepala daerah yang lalu. Artinya, sebagaimana Penalosa, Foke juga mengantongi kepercayaan publik yang cukup kuat untuk "mendaur ulang" pola manajemen tata Kota Jakarta. Foke tidak perlu gamang menganulir rencana kebijakan Sutiyoso yang tidak sejalan dengan aspirasi publik dan tata pengelolaan kota yang berkelanjutan.
Isu ini harus digelorakan karena, jika hanya mengacu pada janji Foke dalam masa kampanye yang lalu, sepertinya tidak akan ada gebrakan radikal ala Penalosa. Via iklan politik "Solusi Fauzi Bowo untuk Jakarta" (Kompas, Sabtu, 4 Agustus), Foke hanya berfokus pada tiga kasus utama.
Pertama, untuk mengatasi banjir, dia akan mempercepat penyelesaian Kanal Banjir Timur serta normalisasi Kanal Banjir Barat dan kali-kali yang melintasi Jakarta.
Kedua, untuk mengatasi kemacetan, dia akan mempercepat ketersediaan transportasi massal dengan kapasitas yang besar dan kualitas yang prima, antara lain busway dan subway yang mampu mengangkut 60 ribu penumpang per jam.
Dan ketiga, dalam hal pendidikan, dia akan menyiapkan program prioritas untuk penuntasan wajib belajar 12 tahun, peningkatan mutu lulusan sekolah dasar/sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (standar internasional) serta meningkatkan kompetensi guru (standar Asia).
Jika hanya mendasarkan pada tiga program itu--sebagaimana yang tertuang dalam iklan politik, hakulyakin Foke tidak akan dikenang publik sebagai gubernur yang "menyejarah". Sekalipun busway, monorel, subway, serta percepatan pembangunan Kanal Banjir Barat/Timur sukses, warga Jakarta akan mencatat bahwa itu "karya" Sutiyoso.
Banjir dan kemacetan lalu lintas jelas merupakan "megakasus" yang harus mendapatkan prioritas tertinggi untuk segera dibereskan. Persoalannya, penyakit kronis Kota Jakarta bukan hanya itu: bukan hanya banjir dan macet an sich! Masih ada sederet penyakit kronis lain--yang secara sosio-kultural akan menjadi bom waktu yang tidak kalah mengerikan ketimbang "megabanjir" dan "megamacet". Sebagaimana Jakarta menyontek bus rapid transit ala Transmilenio Bogota, seharusnya Fauzi Bowo juga mengadopsi gerakan radikal ala Penalosa.
Apa sajakah gerakan radikal Penalosa dalam memanusiawikan Kota Bogota yang semula terkenal barbar? Salah satunya membangun tempat-tempat publik secara meluas. Di Bogota, taman-taman kota terbentang begitu luas. Dengan taman kota itu, warga kota dapat secara leluasa bercengkerama dengan keluarga dan kerabat, berolahraga, serta aktivitas lainnya. Karena itu, tidak ada jalan bagi Fauzi Bowo untuk menganulir "nafsu" Sutiyoso agar Jakarta memiliki 200 mal dan pusat belanja. Caranya?
Pertama, Fauzi Bowo harus berani me-replace dengan memperbanyak pembangunan tempat publik yang nir-komersialisme, seperti tempat bermain, taman kota, dan lapangan untuk berolahraga. Minimnya tempat-tempat publik di Jakarta mengakibatkan warga Jakarta tidak kreatif, bahkan destruktif. Tingginya angka kriminalitas di Jakarta bukan hanya dipicu oleh faktor ekonomi dan kemelaratan, melainkan lebih karena tata ruang kota yang tidak familiar bagi warga Jakarta. Terbukti, ketika Penalosa menata ulang kotanya, angka kriminalitas di Bogota turun secara dramatis, 60 persen!
Saat ini jumlah mal dan pusat belanja di Jakarta yang sudah oversupply bukan hanya berdampak terhadap persaingan yang tidak sehat antarmal, melainkan juga menjadi "mesin pembunuh" bagi eksistensi pasar tradisional dan usaha mikro lainnya. Lebih dari itu, maraknya mal dan pusat belanja juga memicu perilaku konsumtivisme warga Jakarta. Dalam konteks agama (Islam), menjadikan mal dan pusat belanja sebagai center of activity sejatinya merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan, bahkan harus dihindari. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pasar (baca: mal dan pusat belanja) merupakan pusat segala kemaksiatan, karena di pasarlah terjadi aksi tipu-menipu dan penindasan manusia atas manusia (exploitation de l'home par l'home).
Kedua, mengembalikan fungsi tempat-tempat publik yang sudah ada, tapi direduksi untuk kepentingan komersial dan kepentingan lain yang menyimpang. Contohnya, jalan raya dan trotoar. Kedua wahana untuk aktivitas publik ini kini berubah menjadi "pasar". Menjadikan jalan raya dan trotoar untuk kepentingan komersial, apa pun alasannya, merupakan pengambilalihan hak-hak publik secara nyata. Apalagi luas ruas jalan di Jakarta masih sangat minim, hanya berkisar 8 persen dari total luas wilayah. Bandingkan dengan Singapura, yang luas ruas jalannya mencapai 15 persen dari total luas wilayah.
Ketiga, mengembalikan area ruang terbuka hijau (RTH) yang kini telah disulap menjadi sarana komersial. RTH Jakarta yang kini tinggal 9,7 persen harus dinormalisasi menjadi minimal 27 persen dari total luas wilayah Jakarta. Luas area RTH yang memadai, selain akan menjadi sumber resapan air tanah, akan menjadi "tempat bermain" warga kota, tanpa harus dijejali dengan kepentingan komersial. Tempat-tempat komersial, yang secara telanjang melanggar prinsip-prinsip RTH, harus dihijaukan kembali.
Pada akhirnya, Fauzi Bowo tidak akan mampu menyembuhkan penyakit Kota Jakarta jika hanya berkutat pada persoalan banjir, kemacetan, dan pendidikan. Keberadaan tempat-tempat publik yang proporsional, dari dimensi apa pun--budaya, sosial, psikologi, bahkan agama--merupakan suatu keharusan. Rujuklah tesis cendekiawan muslim kawakan Ibnu Khaldun dalam bukunya, Mukaddimah, bahwa salah satu ciri kota beradab adalah adanya tempat yang luas untuk berkumpul warganya. Ayo, Bang Foke, jangan gadaikan Jakarta hanya untuk kepentingan materialisme. Lakukan terobosan radikal ala Penalosa untuk melakukan face off (operasi total wajah) Jakarta sebagai kota sakit menjadi kota manusiawi bagi warganya. Ayo, Bang Foke, Anda bisa!
Tulus Abadi,
Anggota Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)
 | lebatkan area publik Jakarta, selebat kumismu Bang.. =D |
 | iya...udah baca waktu itu... pernah ke mal-mal super gede di mangga dua ga? kebanyakan isinya kosong...dan seharusnya bisa dipake buat taman-taman kota... :(
kalo sering ke monas juga bisa menyadari betapa warga jakarta amat sangat butuh ruang hijau... |
 | zags wrote on Oct 25, '07 Setau gw skrg kalo ada taman di Jkt jadi tempat nongkrongnya homeless people maupun preman... gak nyaman buat jadi tempat ngumpul bareng keluarga/teman, apalagi buat "bertapa" menyendiri... Hebat juga kalau renovasi tata kota bisa menurunkan kriminalitas sampai 60% w(^O^)w
Memang di kota2 di negara berkembang itu pasti ada taman tempat warganya "bermain" maupun melepas lelah. Yang gw saksiin sendiri di kota2 besar di Jepang yg katanya orang2nya workaholic, ternyata gw lihat warganya refreshing di taman bersama keluarga/teman, olah raga (jogging, bersepeda), bahkan untuk duduk menyendiri (e.g. baca buku atau sekadar bengong). Jadi, kehidupan nggak cuma kerja dan kerja, tapi juga diimbangi dengan social maupun private time. Selain adanya taman2 yg hijau, di setiap kota yg gw temui hampir selalu ada amusement park walaupun kecil (dan walaupun di kota kecil).
Di kota lain di negara [maju] lainnya juga begitu. After working hours, orang2 berekreasi ke taman, walaupun cuma duduk2 ngobrol. Bahkan gw denger "isu" bhw di salah satu negara Skandinavia, warga sangat tidak di-encourage untuk kerja lembur, tapi dianjurkan untuk berekreasi.
Kalo Jkt mau di-face off..., hmmm apa mungkin ada yang berani melakukan gebrakan kayak gitu, meskipun seorang Gubernur propinsi? *gak yakin bo'* |
 | artikelnya memang indah banget, kayak mimpi. mungkin ini skeptis, tapi bakal butuh waktu setidaknya 10 tahun untuk menciptakan jakarta yang lebih hijau. tugas ini mungkin susah kalau harus diselesaikan oleh fauzi bowo, yang bisa ia lakukan hanyalah memulai langkah pertama dan kedua. bagaimanapun juga warga jakarta itu banyak yang nggak sabar.
kalau masalah sampah, kan katanya foke udah punya program yang akan diaplikasikan. semoga aja berhasil. dan warga jakarta pinggiran berhenti buang kasur di sungai.
the best for jakarta. hope we get to enjoy the comfort of future jakarta.
*btw, meskipun mal menyebalkan setidaknya memberikan sedikit aspek yang positif buat perekonomian, berarti investasi asing++ masih jalan. |
 | masalah sampah, kemacetan, disiplin berlalu lintas, kendaraan bermotor, gepeng, public space, lingkungan hidup, pengangguran, disiplin kebersihan, kepadatan penduduk, keamanan, kaki lima, perbaikan jalan&fasilitas umum, wilayah yang gak layak untuk bangunan rumah, mall2 pusat2perbelanjaan gedung2, dll...
itu cuma sebagian kecil tugas gubernur baru kita dan instansi2 terkait.. PR dari gubernur sebelumnya.. kita juga punya andil siy seperti disiplin lalu lintas dan disiplin kebersihan..
tapi kita HARUS OPTIMIS kalo Foke bisa membawa Jakarta jadi kota yang sangat nyaman, aman dan menyenangkan untuk ditinggali, yang akhirnya dicontoh sama kota-kota yang lain (biar gak banyak juga yang pindah ke jakarta).. Ciayooo.... |
 |  Setau gw skrg kalo ada taman di Jkt jadi tempat nongkrongnya homeless people maupun preman... gak nyaman buat jadi tempat ngumpul bareng keluarga/teman, apalagi buat "bertapa" menyendiri... Hebat juga kalau renovasi tata kota bisa menurunkan kriminalitas sampai 60% w(^O^)w  Sejauh yg bisa gue amati memang demikian adanya, dan tentunya si pembuat artikel ini agak melebih2kan fakta, atau dia membutakan diri dan berlindung pada argumentasi " ceteris paribus"; a certain situation whereas we assumed that all other things are being equal. Tetapi di lain pihak, kita nggak bisa menafikan keberadaan " multiplier effect" yang mungkin akan menimbulkan kejadian yang saling berkesinambungan maupun saling terkait dan saling menjadi sebab-akibat antara satu dengan lainnya, sedemikian, sehingga meningkatnya kualitas hidup rakyat yang didukung dengan minimalisasi banjir bila memang tidak bisa meniadakannya sama sekali, membaiknya kelancaran arus transportasi manusia maupun barang, dan, tentu saja, meningkatkan quality time antar maupun intra individu yang dapat saling bersosialiasasi di tengah taman2 kota. Sisi lain, coba lihat cuti massal Lebaran kemarin yang (tiba2) diperpanjang. Di satu sisi mungkin ramai orang mengkritisinya dengan alasan menghambat lajunya roda perekonomian. Tapi di sisi lain, yang tidak selalu bisa dikuantifikasi dengan besaran uang, maupun dapat segera terlihat korelasi positifnya di masa pendek, jelas liburan tersebut telah memperbesar kemungkinan waktu interaksi di antara warga dan keluarga. Dan quality time seperti ini, tentunya tak akan menguap dengan percuma, bukan? Untuk itu, perlu kita pertanyakan lagi kepada media massa yang menggembar-gemborkan kerugian tsb di atas, kepada siapakah mereka bersujud? Untuk tindakan apalagi gebrakan lebih lanjut; bukan soal apakah sang guberner "bisa atau tidak", tetapi apakah mereka "mau atau tidak". Apakah memang ada yang namanya kepedulian sosial pun tanggung jawab publik, yang lantas mewujudkan diri pada tindakan konkret yang berwujud "political will"? Kalau boleh mengutip iklan rokok, tanya kenapaa.. |
 | mvlia wrote on Oct 25, '07 wacana yg bagus sekali,
semisal nya saja Foke mem-floor-kan dalam bentuk polling ke publik, ditanya lebih pilih pembangunan 200 mall atau taman kota, kemungkinan pilihan sudah bisa dilihat jelas, krn kebutuhan masyarakat khan bukan shopping doang...
se konsumerisme nya orang, masih ada kebutuhan dasar yg manusiawi yakni interaksi dg orang2 terdekat, dg dirinya sendiri, dan dengan alamnya
|
| semisal nya saja Foke mem-floor-kan dalam bentuk polling ke publik, ditanya lebih pilih pembangunan 200 mall atau taman kota, kemungkinan pilihan sudah bisa dilihat jelas, krn kebutuhan masyarakat khan bukan shopping doang... Mmm.. sejujurnya gue malah nggak begitu yakin, sih.
Hidup memang hanya sebuah pilihan. Tetapi yang perlu kita ingat, pilihan apa yang akan kita ambil itu akan teramat sangat tergantung dari tingkat pendidikan para pemilih potensial yang urun rembug.
Akankah mereka sadar akan hak2 mereka yang akan didelegasikan kepada wakil terpilih? Akankah mereka paham bahwa pemimpin terpilih bukan hanya sekedar kebanggaan semu atas kemenangan sesaat, tetapi kepadanyalah tugas untuk mengemban amanat penderitaan rakyat dipertaruhkan? Atau, akankah mereka peduli, bahwa mereka lah yang telah memilih wakil rakyat yang bersangkutan, apabila ternyata bahwa wakil rakyat tsb "tidak dapat dibanggakan"?
Contoh sederhana sudah bisa kita lihat pada pemilihan Gubernur Jakarta yang baru lalu; perbandingan antara calon X versus calon Y:
(1) lebih mengandalkan basis sektarianisme, rasisme, dan agama
(2) mengembangkan kalimat2 kampanye maupun spanduk yang sukses secara marketing,
(3) tidak berani menghadapi tantangan untuk melakukan debat publik secara terbuka, dan
(4) praktis tidak punya program politik yang pasti maupun jelas mengenai akan kemana Jakarta.
Sementara calon Y melakukan tepat hal sebaliknya. Ehm, kira2 siapa yang menang yaa.. hehe.
|
| bukankan langkah pertama, kedua dan mungkin ketiga adalah awal dari suatu komitmen dan awal dari suatu kesinambungan? kalau orang seperti mas TLT melihat kampanye yang dilakukan sifatnya absurd atau kayaknya nggak banget, itu karena yang ingin diraih (utamanya) bukan orang seperti anda, namun masyarakat pinggiran yang mengertinya ya bahasa seperti itu... did you notice that the approach the middle to upper class through a different method?
i think it's not easy to be the leader of such a complex city as jakarta, i do hope that fauzi bowo does a good job at it. at fulfilling expectations and accommodating various demands. gooood luuckk!
btw, i think it's supposed to be exploitation de l'homme par homme |
 | Kumis kumis kumis kumis,, hehehe bisakah si kumis? Hidup pak kumis..
*sambil nunduk* |
 | Oom terbang, kamu tahu ga, disini para bule yang pernah berkunjung ke Indonesia, suka tanya ma aku, betapa enaknya hidup di Indonesia, mal bertebaran di mana-mana, tak seperti di Jerman. Di Jerman mal bener2 seperlunya aja.. komposisi antara hutan untuk paru2 kota, spielplatzt untuk main anak, mal, sekolah semua berimbang dengan baik. Lah di kita mal emang kebanyakan ya.. so mendidik manusia jadi konsumtif, bawaan kepengen shopping melulu..
Btw ada salam dari sandal jepit merk swallow :)) |
| zags wrote on Oct 25, '07 bukan soal apakah sang guberner "bisa atau tidak", tetapi apakah mereka "mau atau tidak". Betul, pertanyaannya "MAU atau TIDAK MAU". Mau nggak si oom kumis? |
 | lecin wrote on Oct 25, '07 seandainya oh seandainya.....semua petinggi kita sadar akan lingkungan hidup yang makin memprihatinkan yang entah kapan akan membaik....tidak hanya terfokus pada satu sosok "pak kumis"...karena hanya satu suara dari dia tidak akan berpengaruh banyak untuk memperbaiki semua yang sudah terlanjur terjadi....kapan warga jakarta bisa menghirup akan segarnya udara??? bisa ngak ya ??? mall yang bertebaran dimana2 layaknya monster yang siap menerkam siapa aja ...... atau ada yang mencoba untuk memulai dengan menjalankan hal kecil aja.....tidak meludah disembarang tempat hehehe.....harusnya ini juga dibaca sama yang duduk2 di DPR tuh.... |
 | nini3l wrote on Oct 25, '07, edited on Oct 25, '07 ketentuan tata ruang sesuai UU, 30 persen ruang hijau memang sulit dipenuhi. Apalagi kalo pemerintah kudu beli lahan lagi dari swasta yang terlanjur jadi mal. Mungkin belajar dari Tokyo atau chicago, setiap gedung tinggi dua atau bangunan berlantai memberi ruang hijau di atap-atap gedung.Aturan itu dijadikan perda, sudah lumayan mengatasi polusi udara.
Kudunya Bang Kumis belajar dari banyak komunitas warga Jakarta yang belakangan ini lebih rajin menghijaukan lingkungannya. |
 | antoben wrote on Oct 26, '07, edited on Oct 26, '07 Mbaca artikel di atas jadi inget sama kota tempat saya banyak beraktifitas saat ini: BOGOR. Yep, benar sekali warga kota memang membutuhkan akses ruang publik (public space). Klo pernah ke Bogor di akhir pekan, salah satu t4 yang ramai dukunjungi orang adalah, dan tentu saja, Kebun Raya Bogor (KRB). Jika melihat banyaknya orang yg berkumpul di sana, memang jelas bahwa public space benar-benar dibutuhkan.
Keluarga muda bisa membawa anak2nya bermain di tanah lapang yang luas (KRB has it), anak kampus/anak sekolahan jalan2 bersama konco2nya, beberapa bahkan mengadakan acara sendiri (jd inget waktu msh jd mhs, pernah ngadain acara keakraban organisasi mhs di KRB. Such a beautiful moment). Pagi hari di akhir pekan bahkan KRB jadi salah satu t4 favorit utk jogging, secara udaranya seger gituh! Secara pribadi, saya pernah pergi sendiri ke KRB cuma untuk 'menyendiri'.
Melihat kenyataan bahwa jika di JKT ada taman biasanya menjadi t4 nongkrong homeless people, preman, bahkan klo malam jd t4 mangkal WTS, mungkin konsep seperti KRB bisa jadi rujukan. Dalam artian ada jam buka n ada jam tutup. Klo mw masuk jg harus bayar karcis dulu. Klo pake cara ini sepertinya bisa lebih terjaga dari kemungkinan2 buruk.
Public space di JKT memang masih sangat minim, dengan segitu banyaknya penduduk JKT. Paling2 yang bisa nyamain KRB sbg public space cuma Monas, Ragunan, n Ancol. Kebutuhan akan public space memang 'cukup' urgen (klo tdk bisa dibilang 'sangat'). Lihat sendiri pas libur Lebaran kemarin, 3 tempat tersebut menjadi tempat2 paling crowded di masa liburan.
Btw, ngomongin public space jd inget waktu masih jd mhs dulu. Di deket kampus (IPB Dramaga) ada danau, namanya Situ Gede. Lokasinya deket hutan percobaan (penelitian) CIFOR. Nah lokasi itu jadi salah satu t4 favorit mhs IPB utk ngadain acara macam outbond, jalan2, acara keakraban, dsb. terutama klo dananya cekak (he..he..). Tinggal modal bwt carter angkot, konsumsi, n keperluan logistik lainnya. Tiket masuk? G ada, alias gretongan gitu! Mahasiswa banget y? Cari gretongan. He..he..
Oy, yang memanfaatkan Situ Gede sbg public space bukan cuma mhs lho, masyarakat sekitar jg memanfaatkan. Terbukti 'kan bahwa public space itu memang benar2 dibutuhkan. |
| |
