Start:	May 27, '08
End:	May 29, '08
Location:	the Jakarta Convention Center, Senayan

IPA, or Indonesian Petroleum Association, probably one of the most sought after event of the year. Especially after the government launched the new version of PSC (Profit Sharing Contract); which regarded as would give more burden to the investor.

Sure, such new method, that put more emphasis on the POD (Plan Of Development) perceived as another obstacles; in contrast to the country's need to boost up its daily lifting a.k.a. daily oil production.

For more understanding and calculation, see this posting:
mengapa subsidi bbm HARUS dihapuskan

Uh, tiba2 kepikiran orang2 Senayan yang kemarin rame diberitakan pada sok2an ngehemat BBM dengan cara nggak mau ngantor pake mobil, tapi malah pake ojeg rame2 sama pengawal2nya.

Helloooo…!! Ojeg bukannya pake bensin juga ya, boss? Atau jangan2 udah pada pake bahan bakar air beneran? Tinggal buka keran doing? Wakakaka.. Ngehemat bensin mahh, naek sepeda, kaleee.. Atau jalan kaki aja sekalian. Masa kalah sama suster ngesot? Dodol! *grin

Sekedar trivia, daripada kejebak sama omongan nggak nggeunah idola masing2 dari Senayan, Kebagusan, Menteng, whatever;

Indonesia sekarang

Produksi        :   +/- 1,000,000 BOPD (barrels oil per day)
Cost Recovery: (+/-    300,000) BOPD
Konsumsi       : (+/- 1,500,000) BOPD

MUSTI Impor  :     +/- 800,000 BOPD

1 Barrel Oil     = 158.9873 litres oil
Musti Impor    = 800,000 BOPD x 158.9873 liter
                   = 127.189.840 liter oil

Musti impor 127  JUTA liter minyak PER HARI

Asumsikan jumlah itu semuanya BBM Premium yang bersubsidi rakyat itu, seharga IDR 4,500.- Asumsikan harga Premium SEHARUSNYA nggak beda jauh sama Pertamax, taruhlah IDR 9,000.- Selisih kurang: IDR 4,500 per liter (= 9,000 - 4,500)

Jadi Pemerintah, baca: bukan Pemerintah dheng, tapi RAKYAT.. Petani, Pemulung, Nelayan, Tukang Gorengan yang notabene nggak punya mobil apalagi Thunder 250 GSX, hehe, gue juga termasuk kok, yang mbeli minyak tanah aja ngantri dan nyari minyak goreng aja harus berjibaku, musti nanggung selisih sebesar IDR 4,500 x 127.189.840 liter.

Kalo dijumlah, TOTAL IDR 572,354,280,000 atau 572 MILYAR rupiah sehari; cuma untuk mlaku2 keliling kota nambah2in polusi dan perbanyak gas CO2 yang menambah potensi resiko Gombal Warning.

Bayangkan berapa sekolah atau Rumah Sakit yang bisa dibangun dengan dana 572 milyar perak, tiap hari? Daripada bagi2 bantuan langsung tunai alias BLT yang 100 ribu perak doang itu; udahlah mau beli apa dengan uang segitu.. Jangan2 malah duit nya dipotong sana-sini, atau malah nyasar ke kantong tetangga. :p

Jadi sebagai negara, yang ngakunya, produsen minyak dan kaya raya gemah ripah loh jinawi, dari hitung2an sederhana aja di atas udah keliatan bhw negeri ini bukannya untung, tapi malahan buntung.

Dan siapa yang menderita? Bukan mereka yang bermobil atau bermotor, kawan! (apalagi pake SUV mewah yang boros bensin tapi nggak tahu malu ngisi Premium bersubsidi, oops!:p). Tetapi justru lapisan terendah yang jangankan menyicipi kue pembangunan, bahkan kecipratan** bau nya aja kagak. Gimana mereka yang bermobil dan bermotor itu? Lha, kalau pada pake Premium bersubsidi (atau minyak tanah daripada gas) malahan masing2 pada dapat duit negara sebesar IDR 4,500 per liter, dikali sekian liter yang dibeli. Asyik kan? Hehhehe..

Jangan lupakan hitung2an yang disederhanakan ini tiap saat elo ngisi bensin berupa Premium bersubsidi. Jangan lupakan bahwa untuk setiap liter bensin Premium, terdapat HAK rakyat sebesar IDR 4,500. Bila seminggu biasa ngisi Premium 30 liter, artinya terdapat jatah rakyat yang dipakai sebesar IDR 135,000.- Itu baru seorang dalam seminggu. Gimana kalo setahun? Gimana kalo semua orang?

Pertanyaan berikutnya: kalopun kita kekeuh nggak mau make premium bersubsidi, atau mendukung naiknya harga bensin; lantas apa pengaruh tindakan satu orang terhadap kebocoran anggaran Negara, melawan parpol2 yang ngambil kesempatan njelek2in pemerintah dengan cara menentang naiknya harga BBM dengan alasan rakyat? (rakyat 'ndas mu, oi! Hehe)

Maka ajukan sebuah pertanyaan balik; kenapa harus bertanya apa yang orang lain lakukan? Tanya apa yang bisa KAU lakukan untuk mereka yang menderita; dimulai dari diri sendiri.

Karena kezaliman harus ditentang; nyatakan dengan tindakan mu. Bila tidak sanggup, nyatakan dengan lisan mu. Dan bila itupun masih dirasakan berat, sangkal dengan hati mu. Dan yang terakhir adalah selemah2nya iman. Amit2!

Hanya orang2 Senayan yang lebih peduli pada form over substance dan bukan sebaliknya. Alangkah baiknya bila kita tidak mengikuti teladan negatif mereka.

The country is bleeding! We gotta stop it now! Raise the oil prices! Hapuskan subsidi BBM! Hentikan nina-bobo rakyat gaya orde baru dengan Trilogi Pembangunan nya yang mementingkan stabilitas politik daripada pemerataan dan pembangunan ekonomi!

Kekkekee.. 

Note:
** merujuk pada trickle-down-effect yang diusung Mafia Berkeley yang mengatur jalannya pemerintahan Indonesia era 70-an. Mafia Berkeley sendiri adalah sekelompok ilmuwan FEUI, murid2 Prof Dr Sumitro, yang dididik di pascasarjana Univ of California, Berkeley.

Disclaimer:

1. Tulisan di atas disampaikan dalam kapasitas pribadi untuk keperluan diskusi. Tulisan tersebut tidak mewakili pandangan kampus, kantor, maupun lembaga2 lain yang terkait.
   
2. Ini sekedar hitung2an kasar untuk ilustrasi; karena buat tujuan diskusi dan penyadaran. Tapi angkanya mendekati, dan dijamin benar. FYI, usia data: satu minggu yang lalu. 
3. Tapi silahkan kalau ada yang mau menambah/ menyanggah. Kita saling bebagi serta saling belajar  :-)

Karena teman2 sekelas pada rame ngegosipin soal siapa bakal calon Kepala BPMIGAS terbaru (yang info nya ternyata 100% akurat, hehe) plus isu2 lanjutan tentang pergeseran beberapa pos penting di negeri ini – termasuk Menteri ESDM, Gubernur BI, Dirjen Migas, Kepala DEN, dan Menko EKUIN; obrolan pun menyentuh soal cost recovery, yang diduga banyak orang menyebabkan terpentalnya pejabat lama. Yahh, tentunya di luar isu2 lain yang lebih politis sifatnya, dan tentunya nggak bisa gue share di sini ya? Hehe..

Karenanya mudah sekali ditarik kesimpulan lanjutan bahwa, dengan naiknya pejabat baru, maka skema cost recovery tsb akan makin diperketat. Apalagi dengan makin ributnya anggota Parlemen atas besarnya beban yang musti ditanggung Pemerintah (dan rakyat ini) terutama berbanding lurus dengan (malah) semakin menurun nya tingkat produksi oil & gas di negeri ini.

Cost Recovery itu sendiri (CMIIW) secara singkat dapat diartikan sebagai biaya investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan oil & gas dalam mengembangkan suatu proyek hingga berhasil mencapai tahap produksi (baca: minyaknya ngalir, coy!), yang kemudian akan diganti Pemerintah. Skema cost recovery mencakup Capex alias belanja modal serta Opex yang mencakup biaya operasi; termasuk gaji pegawai oil & gas company, privilege yang diterima, anggaran comdev, dsb.

Pendapat yang banyak beredar lantas adalah justru pengetatan cost recovery dilihat sebagai upaya pemangkasan privilege yang diterima, atas nama asas keadilan. Wong Negara lagi susah kok, ini malah ada orang2 oil & gas company yang berleha-leha mewah2an; pake uang rakyat pulak!

Mungkin. But there's always two sides of the story.

Memang kalau dilihat secara simple, jadinya akan berkesan bahwa dengan privillege yang dimilikinya, betapa negara (dan rakyat) negara ini akan sangat dirugikan oleh ketentuan semacam itu.

But sure we have to see it on an apple to apple comparison, no?

Privilege tersebut 'kan diberikan dalam konteks dan beberapa pertimbangan tertentu, yang lantas menjadikannya bukan hanya pantas; tetapi juga bahkan legal -- tentunya sepanjang masih mengikuti koridor yang berlaku. Yeah, di sini lah peran  Government Audit nyata terlihat.

Kalau kita ngeliat secara sederhana, seolah yang diributkan hanyalah soal fasilitas natura (baca: "kenikmatan tambahan") yang diperuntukkan bagi pegawai2 oil & gas. Akan tetapi secara agregat, hal tersebut juga mencakup berbagai bentuk lain, yang sebenarnya dan pada akhirnya malahan menjadi pendukung dan bagian dan tak terpisahkan dari operasi oil & gas. Yaitu "community development". 

Sementara Comdev sendiri kalau dilihat secara gampang pasti akan menimbulkan pertanyaan; uangnya pemerintah juga kok, ngapain sih musti disalurkan melalui oil & gas company, untuk lantas mereka yang dapat nama? Hhehe..

Padahal kan nggak juga. Oil & gas company di sini cuma menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menjamin going concern nya proyek yang, milik pemerintah juga. Beberapa contoh ekstrim misalnya terjadiya pemblokiran atas kompleks sebuah oil & gas company di bilangan Dumai, Riau. Atau cerita dari beberapa teman tentang penerobosan oleh anggota GAM pada proyek lain di bilangan Aceh; bahkan hingga berwujud penculikan salah satu direksi nya. Atau ancaman pemutusan pipa minyak yang dialami sebuah perusahaan lain di daerah Sumatra Selatan. Dan masih banyak lagi.

Boleh dibilang comdev ini merupakan semacam collateral lah untuk itu. Jangan sampe misalnya, terjadi kecemburuan2 sosial melihat kemajuan yang merambah ke tengah hutan (emang susah punya proyek on shore, hiks) yang lantas menyedot kekayaan bumi setempat, untuk kemudian membawanya keluar. Pasti mereka akan berpikir akan perlunya semacam kompensasi. Terlepas dari fakta  pantas atau tidak pantas, berhak atau tidak berhak  (misal: menyandera truk2  oil & gas company agar mau memenuhi tuntutan mereka supaya bisa diterima bekerja; padahal kompetensi maupun kapabilitasnya aseli nggak sesuai. Duhh

Dan yah, biasanya juga mintanya nggak akan aneh2 kok. Kalaupun ada yang aneh, biasanya yang minta begitu tuh malah bos2 nya, alias para kepala daerah yang mendapat euforia baru bernama; otonomi daerah. Atau pernah tuh, ada pasangannya Presiden berkuasa saat itu, yang dengan entengnya, bahkan tanpa perintah tertulis, apalagi persetujuan Parlemen; memaksa oil & gas company untuk ikutan menanggung biaya pelaksanaan PON (Pekan Olahraga Nasional) setempat. Ya pantas ribut lah semua orang, gue juga ghedek banget ngeliatnya; pengen gue toyor deh! Hhehe..

Sama satu lagi yang bikin sebal; orang2 tertentu yang memanfaatkan proyek2 comdev demi kepentingan dan/atau keuntungan pribadi. Apa pant*t nya nggak berasa panas ya, atau perutnya terasa kembung; makan uang yang harusnya dialokasikan untuk rakyat? Atau bahkan untuk sumbangan bencana alam, seperti tsunami, misalnya? Oh, Indonesia.. *geleng2 kepala.

Itupun semua hal yang diributkan di atas baru mencakup masalah Opex, sementara jangan lupa; masih ada masalah Capex yang merupakan komponen yang cukup besar di dalam cost recovery. Capex di sini mencakup belanja barang yang akan digunakan dalam operasi oil & gas.

Sehingga kalaupun pemerintah dan Parlemen yang mengatasnamakan rakyat (ah, masa iya demi rakyat?*grin) mau memperketat skema cost recovery, sebaiknya mereka tidak melupakan momok yang lebih besar; yaitu soal perencanaan/ planning dan budgeting. Buruknya perencanaan sepertinya sudah menjadi wabah yang akut pada semua orang di negeri ini. Padahal kita semua tahu bahwa perencanaan yang baik akan menentukan tujuan yang pasti, menjamin pelaksanaan yang handal, dan terutama, penggunaan anggaran yang efisien. Atau barangkali ada yang tidak setuju?

  
Jakarta, Apr 12, 2008
Lagi belajar buat final test pagi ini
at 06.26 am

PS:
Photo courtesy TLT, Mar 25, 2008;
was taken blurred on purpose

 
Disclaimer:
Tulisan di atas semata merupakan pandangan pribadi penulis yang dibuat untuk kepentingan diskusi pada sebuah mailing list, dan tidak mencerminkan pandangan organisasi tempat penulis bekerja maupun bersekolah.